Jasa konsultan pajak jakarta untuk amnesti pajak

Pengurusan Amnesti pajak dengan Tama Consulting,

Jasa Konsultan Pajak Jakarta

Sebelum kita mengetahui tentang bagaimana Tama Consulting sebagai jasa konsultan pajak Jakarta dapat membantu mengurus amnesti pajak, kita perlu tahu dahulu mengenai amnesti pajak.

Apa itu Amnesti Pajak dan bagaimana Tama Consulting membantu Jasa Konsultan Pajak Jakarta

Apa itu Amnesti Pajak dan bagaimana peran  jasa konsultan pajak Jakarta ? Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Tama Consulting berdedikasi dalam memberikan jasa konsultan pajak Jakarta  yang terbaik kepada partner bisnis sehingga klien dan partner bisnis dapat menghadapi tantangan dan dinamika bisnis di Indonesia yang selalu bergerak dan berubah dalam bidang ekonomi maupun ketentuan bidang perpajakan.

Siapa yang bisa memanfaatkan Amnesti Pajak ?

Yang dapat memanfaatkan kebijakanAmnesti Pajak adalah:

  • Wajib Pajak Orang Pribadi
  • Wajib Pajak Badan
  • Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM)
  • Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib PajakPenanda tangan di Surat Pernyataan:
  • Wajib Pajak orang pribadi; pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkanAmnesti Pajak
  • memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  • membayar Uang Tebusan;
  • melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
  • melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
  • menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
  • mencabut permohonan:
    • pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
    • pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan
    • Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
    • pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
    • keberatan; pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
    • banding; gugatan; dan/atau peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Kapan berlakunya Amnesti Pajak ?

Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu:

  • Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016
  • Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
  • Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017
  • Kemana mengajukanAmnesti Pajak ?  Ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri dengan membawa Surat Pernyataan. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri juga tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan.

Jika anda masih bingung untuk mengurus hal ini, Tama Consulting sebagai jasa konsultan pajak jakarta selalu bekerja dan bekerja untuk membangun kepercayaan dan reputasi kepada seluruh konsumen sebagai pemacu pertumbuhan nilai para partner

Bagaimana caranya mengurusAmnesti Pajak , apakah Tama Consulting dapat membantu jasa konsultan pajak Jakarta ?

  • Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu:
    • bukti pembayaran Uang Tebusan;
    • bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
    • daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
    • daftar Utang serta dokumen pendukung;
    • bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
    • fotokopi SPT PPh Terakhir; dan surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak
    • surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi;
      melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi;
    • surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM
  • Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukanAmnesti Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
  • Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
  • Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.
  • Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak
  • Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima
  • Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan

Apakah anda kesulitan dengan proses diatas ? Tenang, Tama Consulting sebagai jasa konsultan pajak Jakarta yang terpercaya oleh perusahaan-perusahaan besar, seperti pada list klien kami.

Selain itu juga Tama Consulting, bukan hanya perusahaan yang bergerak dalam bidang sebagai jasa konsultan pajak Jakarta yang terpercaya tetapi juga bergerak dalam bidang akuntasi dan finansial untuk perusahaan. Silahkan konsultasikan permasalahan anda dengan Customer Service Tama Consulting untuk mendapatkan pelayanan jasa konsultan pajak Jakarta  yang terbaik.